Pemkot Tangsel Targetkan Seluruh Sekolah Terapkan Pendidikan Inklusif

Pemerintah Kota Tangerang Selatan menargetkan seluruh satuan pendidikan mulai dari tingkat PAUD, SD, hingga SMP untuk menerapkan sistem pendidikan inklusif secara menyeluruh. Upaya penyediaan akses belajar yang setara bagi anak berkebutuhan khusus ini disampaikan dalam sosialisasi peraturan perlindungan anak di Aula Blandongan, Puspemkot Tangsel, pada Selasa (23/6/2026), dilansir dari Berita.

Penerapan kebijakan tersebut sejalan dengan misi pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola wilayah yang ramah bagi semua kalangan kelompok masyarakat. Langkah penataan ini mengintegrasikan peningkatan layanan sekolah inklusif dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS).

"Dua hal ini, yaitu PP TUNAS dan peningkatan layanan sekolah inklusif, tidak bisa dipisahkan. Tangsel memiliki misi menjadi kota yang inklusif bagi semua orang. Artinya, pendidikan harus dapat diakses oleh seluruh anak di Tangerang Selatan, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus," ujar Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan.

Penetapan target kurikulum inklusif tersebut menuntut adanya penyesuaian mekanisme pengajaran yang adaptif di lapangan. Pemerintah daerah menekankan bahwa orientasi kesetaraan hak belajar bukan berarti memaksakan keseragaman indikator pencapaian bagi setiap peserta didik.

"Inklusif itu bicara kesetaraan. Bukan berarti diajarkan dengan standar yang sama, tetapi dengan pendekatan yang berbeda agar tujuannya sama, yaitu mereka memiliki masa depan yang cerah," katanya.

Guna menunjang efektivitas program, pemenuhan aspek sumber daya manusia menjadi fokus utama melalui skema sertifikasi pendidik secara berkala. Manajemen penguatan kompetensi ini dibarengi dengan rancangan regulasi insentif tambahan demi menjaga komitmen para guru pendamping di sekolah.

"Minimal satu sekolah memiliki satu guru pendamping. Sertifikasinya akan terus kita tambah, dan ke depan sedang kita rumuskan kemungkinan pemberian insentif agar mereka semakin termotivasi," kata Pilar.

Peningkatan kapasitas tenaga pendidik melalui diklat khusus ini telah berjalan secara intensif dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Di sisi lain, pembenahan juga menyasar sektor sarana prasarana penunjang aksesibilitas fisik dan layanan transportasi khusus bagi para siswa.

"Saya juga meminta Dinas Pendidikan untuk mengeluarkan surat edaran terkait pendidikan inklusif dan PP TUNAS. Selain itu, fasilitas pendidikan juga harus terus ditingkatkan, termasuk pembangunan gedung sekolah yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus," jelasnya.

Fasilitas mobilitas berupa tiga unit armada bus sekolah gratis saat ini telah dioperasikan penuh untuk mendukung keamanan transportasi harian murid. Operasional kendaraan penjemput ini diarahkan untuk meringankan beban akomodasi yang dihadapi oleh para orang tua.

"Alhamdulillah saat ini ada tiga kendaraan yang selalu terisi penuh oleh anak-anak berkebutuhan khusus. Ini menunjukkan bahwa kehadiran pemerintah daerah terhadap anak-anak berkebutuhan khusus sangat tepat, sehingga mereka dapat bersekolah dengan aman, nyaman, dan tenang, serta membantu para orang tua," ucapnya.

Selain pembenahan sarana fisik sekolah, penegasan aturan PP TUNAS dinilai krusial sebagai instrumen perlindungan siswa di lingkungan siber. Keberadaan regulasi siber tersebut memuat panduan strategis bagi ekosistem pendidikan dalam menghadapi kerawanan penyalahgunaan media sosial.

"Kita sedang menghadapi tantangan perkembangan teknologi digital. With PP TUNAS ini mudah-mudahan ada satu arah dan panduan bagi orang tua maupun guru untuk mendidik anak-anak agar bijak menggunakan teknologi digital dan media sosial," tegasnya.

Perluasan sosialisasi PP TUNAS diagendakan menyasar struktur komunitas terkecil di lingkungan warga untuk memperkuat fungsi pengawasan digital berbasis keluarga.

"Mudah-mudahan nanti sampai ke tingkat RW kita bisa terus melakukan sosialisasi PP TUNAS ini," tutupnya.