GHARIS Dukung Badan Gizi Nasional Audit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi

Gerakan Hak Asasi dan Reformasi Indonesia Sejahtera (GHARIS) mendukung penuh langkah Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengaudit menyeluruh seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masa libur sekolah, Jumat (19/6/2026).

Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum GHARIS, Hotmartua Simanjuntak, di Ciputat, Kota Tangerang Selatan, sebagaimana dilansir dari Beritatangsel. Ia menilai audit BGN menjadi langkah positif guna memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hotmartua juga merekomendasikan Provinsi Banten sebagai wilayah prioritas utama dalam proses audit ini karena adanya indikasi berbagai persoalan anggaran di lapangan.

“Kami mendukung penuh langkah BGN karena ini merupakan bagian dari upaya perbaikan tata kelola program. Keputusan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap SPPG adalah langkah yang tepat. Saya merekomendasikan agar audit diprioritaskan di Provinsi Banten karena di sana terdapat berbagai persoalan yang perlu ditelusuri, mulai dari dugaan jual beli titik hingga mark up anggaran. Kami bahkan memiliki bukti berupa rekening transaksi yang berkaitan dengan pembelian titik dan diduga melibatkan sejumlah pihak,” ujar Hotmartua Simanjuntak, Ketua Umum GHARIS.

Penegasan mengenai profesionalitas dan transparansi audit dipandang krusial oleh GHARIS agar hasil pemeriksaan dibuka transparan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban anggaran negara.

“Kami mendorong agar BGN tidak setengah hati dalam melakukan audit. Seluruh hasil audit harus dipublikasikan secara terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” tegas Hotmartua Simanjuntak, Ketua Umum GHARIS.

Menurutnya, program ini berkaitan langsung dengan hak dasar anak Indonesia untuk memperoleh gizi yang layak, sehingga kebocoran anggaran akibat korupsi harus dicegah.

“SPPG merupakan ujung tombak program gizi nasional. Anggaran negara yang dialokasikan ke sana sangat besar sehingga harus dipastikan tidak bocor akibat praktik korupsi, nepotisme, maupun permainan oknum tertentu. Audit ini bukan hanya soal administrasi, tetapi memastikan hak gizi anak-anak Indonesia benar-benar terpenuhi,” kata Hotmartua Simanjuntak, Ketua Umum GHARIS.

Di sisi lain, Badan Gizi Nasional memang telah merencanakan evaluasi internal dan penghentian sementara penyaluran program selama libur sekolah demi membenahi manajemen dan validitas data.

“Nah, kemudian internal. Internal kami di BGN pun akan melakukan transformasi, mulai dari SDM, tata kelola, hingga data. Data itu sangat penting karena tidak mungkin kita membuat kebijakan tanpa data yang jelas. Itu yang masih terus kami perbaiki,” kata Agustina Arumsari, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Momentum libur sekolah sengaja dipilih agar proses pembenahan dapur MBG tidak mengganggu jalannya program saat para siswa kembali aktif belajar.

“Kami memanfaatkan momentum libur sekolah ini. Kami akan menghentikan sementara seluruh kegiatan dan melakukan audit terhadap semua dapur. Harapannya, ketika anak-anak kembali masuk sekolah, kondisi di lapangan sudah lebih baik dan lebih tertata,” ujar Agustina Arumsari, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Pusat Data dan Informasi BGN kini tengah memperkuat koordinasi lintas kementerian mengingat MBG merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami mulai melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang memiliki data yang dibutuhkan. Saya yakin karena ini merupakan program prioritas, kementerian dan lembaga terkait akan mendukung penuh upaya perbaikan yang sedang kami lakukan,” kata Agustina Arumsari, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).