Kemenkes Dorong Hilirisasi Bahan Baku Obat Demi Kurangi Impor

Kementerian Kesehatan berkomitmen menekan ketergantungan impor bahan baku obat yang saat ini masih mencapai 70 hingga 80 persen melalui percepatan langkah hilirisasi di dalam negeri. Upaya penekanan angka impor yang sebelumnya berada di kisaran 90-an persen tersebut disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Jakarta Pusat pada Rabu (24/6/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Health.

Kondisi akses obat di Indonesia diakui masih mengalami hambatan akibat rantai produksi yang belum terintegrasi penuh. Sebagai contoh, komoditas parasetamol saat ini sudah memiliki bahan dasar benzena di dalam negeri, namun proses hilirisasi lanjutan menjadi cumene, fenol, hingga parasetamol belum tersedia.

"Jadi kalau semua rantai produksi atau hilirisasi ini bisa dibikin di Indonesia, belanja yang 12 persen-13 persen itu bisa ditranslasikan jadi GDP di sektor kesehatan," kata Menkes Budi.

Pemerintah menargetkan kemandirian penuh sektor farmasi agar seluruh kebutuhan obat-obatan masa depan dapat diproduksi secara domestik. Kemenkes mencatat saat ini sudah ada puluhan Active Pharmaceutical Ingredient (API) atau bahan baku obat yang berhasil diproduksi secara mandiri.

"Sekarang kami bikin supaya ininya juga bisa dibikin di Indonesia API-nya, Active Pharmaceutical Ingredient atau bahan baku obat. Tadi bu Rizka sudah bikin 35 API yang dibikin di Indonesia," kata Menkes Budi.

Langkah penguatan ekosistem farmasi ini akan terus ditingkatkan guna memastikan pabrik-pabrik lokal menyerap pasokan mentah dari dalam negeri. Target utamanya adalah memastikan seluruh proses manufaktur dari hulu ke hilir berjalan di Indonesia.

"Dan itu akan kami tingkatkan terus, supaya makin lama makin banyak yang dibikin di Indonesia, sehingga hilirisasinya terjadi. Kita jangan beli di ujung saja, tapi pabriknya ini beli bahan bakunya dari Indonesia," sambung Menkes Budi.

Selain sektor obat, percepatan juga menyasar industri biofarmasi lewat pembangunan pabrik pengolahan plasma darah perdana. Langkah ini diambil karena produk turunan plasma seperti albumin, IVIG, serta faktor VIII dan faktor IX masih sepenuhnya mengandalkan pasokan luar negeri.

"Nah itu pak Luhut juga yang bantu bikin pabrik plasma pertama kali dan sudah jadi. Tinggal nunggu izinnya dan mudah-mudahan 2027 sudah bisa produksi 600 ribu liter per hari. Kita nggak usah impor lagi," kata Menkes Budi.

Guna merealisasikan target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen, Kemenkes telah meminta dukungan dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Dukungan tersebut ditujukan untuk mengintegrasikan sektor industri, perdagangan, hingga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).